Skip to content

Ganyang Mafia, Ganyang Kemunafikan

11/10/2009

Di tengah suasana batin publik yang sedang tercabik-cabik oleh sepak terjang Anggodo Widjojo yang amat perkasa mengatur kepolisian dan kejaksaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan program kerja seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Program penting itu menjadi tidak penting di mata publik yang sedang terperangah oleh kedahsyatan sepak terjang mafia peradilan yang diperankan seorang Anggodo. Padahal, salah satu target kerja 100 hari kabinet SBY adalah Ganyang Mafia. Ironis!!!

Sungguh ironis memang. Program Ganyang Mafia dilancarkan pada saat dua lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan digerayangi dengan amat leluasa oleh para mafia.
Bahkan tidak cuma digerayang. Seorang bernama Anggodo kini diberi gelar baru ‘Super-Anggodo’ oleh Effendi Ghazali, ahli komunikasi politik, ketika berorasi di Bundaran HI, kemarin, dalam pawai besar antikorupsi.

Mengapa Anggodo demikian super? Karena tidak ada kekuasaan di negeri ini yang mampu menjeratnya. Padahal, dia sampai detik ini di tangan dan dilindungi polisi. Ganyang Mafia, dengan demikian, tidak semata akselerasi perang terhadap korupsi, tetapi lebih dari itu, adalah pengakuan bahwa kita sesungguhnya kalah dalam perang melawan para bandit dan mafia korupsi itu sendiri. Anggodo adalah bukti yang amat telanjang.

Mengapa kalah? Kita mengakui dijajah mafia korupsi, tetapi pikiran dan konstruksi penegak hukum terpaku pada konstruksi prosedural. Adalah kekonyolan luar biasa bila seorang mafia mau meninggalkan bukti. Kalau bukti tercecer di mana-mana, bukan mafia namanya.  Adalah tugas mafia untuk bekerja rapi. Tugas mereka adalah berbohong. Tugas polisi adalah membongkar kebohongan.

Kita gagal memberantas korupsi karena–seperti yang sangat telanjang dipertontonkan dalam kasus Anggodo–aparat penegak hukum bersahabat dengan mafia. Mereka, para penegak hukum itu, dibiayai negara, tetapi mengabdi pada mafia.  Mafia, dengan demikian, bisa diberantas hanya bila ada keberanian untuk menggunakan kekerasan hukum yang dikomandoi nurani dan akal budi. Tidak dikerdilkan oleh rezim bukti dan prosedur.

Editorial Media Indonesia, Senin-09 November 2009

*******************

Menanti Kearifan Jaksa dan Polisi

Perlahan kasus dugaan rekayasa kriminalisasi Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah menemukan titik terang. Muncul kesan kuat perkara itu dipaksakan.  Bukti-bukti mutlak yang dibutuhkan untuk membawa kasus itu ke pengadilan tidak cukup tersedia. Yang ada hanya petunjuk. Rekomendasi Tim 8 dengan terang benderang mengatakan fakta dan proses hukum yang dimiliki Polri tidak cukup sebagai bukti untuk membawa Bibit dan Chandra ke pengadilan.

Ada rangkaian yang terputus. Ada missing link. Memang ada pengakuan Anggodo Widjojo mengenai penyerahan uang sebesar Rp5,1 miliar kepada Ary Muladi. Benar ada pengakuan Ary Muladi mengenai penyerahan uang kepada Yulianto. Tetapi tidak ada bukti penyerahan uang oleh Yulianto kepada Ade Rahardja, apalagi kepada Bibit, Chandra, maupun M Jasin. Bahkan siapa sebenarnya Yulianto, belum juga jelas. Polisi maupun jaksa hanya memiliki petunjuk berupa misalnya ada mobil pimpinan KPK masuk ke Pasar Festival, Jakarta, lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat penyerahan uang.

Berbagai pihak, termasuk Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution, menegaskan kasus Bibit-Chandra tidak layak diajukan ke pengadilan. Melimpahkan kasus itu ke pengadilan hanya membuang waktu, membuang tenaga dan pikiran, serta hanya mengecohkan masyarakat.

Diakui bahwa hukum mempunyai postulat sendiri. Namun tidak berarti postulat hukum menyimpang dari kaidah umum dan logika publik. Adalah naif menghukum seseorang hanya atas dasar bukti kuat, bukan bukti mutlak. Yang dibutuhkan dalam hukum pidana terutama adalah bukti-bukti mutlak, bukan sekadar bukti kuat apalagi petunjuk.  Rasa keadilan publik meyakini ketika jaksa dan polisi hanya bekerja berdasarkan bukti kuat tanpa ada bukti mutlak maka telah terjadi penzaliman, terjadi rekayasa. Itu sebabnya, banyak perkara kemudian divonis bebas di pengadilan.

Kita mengingatkan polisi dan jaksa, bila tidak memiliki bukti mutlak, jangan ragu-ragu menghentikan perkara Bibit-Chandra. Polisi dan jaksa memiliki kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Malahan jaksa memiliki kewenangan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP).  Jaksa dan polisi tidak perlu khawatir kehilangan muka jika menerbitkan SP3 ataupun SKPP. Publik kini menanti kebesaran hati, kebesaran jiwa, dan kearifan dari jaksa maupun polisi.

Kepercayaan publik terhadap jaksa dan polisi telah berada di titik senja. Karena itu, adalah kewajiban jaksa dan polisi untuk mendengarkan jeritan rasa keadilan publik. Tidak ada alasan lagi bagi jaksa dan polisi untuk bersikap autisme, sibuk dengan diri sendiri, dan mengabaikan suara rakyat.

Inilah hari-hari yang sulit bagi kejaksaan dan kepolisian. Tetapi menyatu dengan nurani rakyat, jaksa dan polisi pasti tidak akan tersesat.

Editorial Media Indonesia, Selasa – 10 November 2009

One Comment leave one →
  1. 11/12/2009 11:13 pm

    Yg trend sekarang, ganyang BUAYA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: