Skip to content

Membongkar Korupsi Ratusan Miliar di Riau, Bumi Kaya Minyak

10/15/2009

Pada tahun 2008, total anggaran APBD yang mengalir ke Provinsi Riau beserta 11 kabupaten/kota mencapai lebih dari Rp 20 triliun. Dengan penduduk sekitar 4 juta, anggaran dareah Riau termasuk salah satu terbesar dihitung dari anggaran per kapita. Buruknya sistem birokrasi dan mental korup yang melekat pada sejumlah pejabat menjadikan daerah yang kaya dengan minyak, gas, sawit, karet dan hutan tidak mengalami perkembangan secara signifikan.

Buruknya sistem trias politica di negeri Lancang Kuning semakin membuat raja-raja daerah seenaknya menggunakan uang rakyat, uang daerah untuk kepentingan diri pribadi. Kasus pembalakan liar masih menjadi kasus yang hingga kini terbelangkai. Pihak-pihak yang berusaha membongkar kasus tersebut, harus kandas diberhentikan atau dimutasikan dari jabatannya. Sedangkan para penguasa yang memiliki link yang kuat dari pusat tetap ongkang-angking kaki.

Baru pada tanggal 15 Oktober ini, Asintel Kejati Riau mengungkapkan bahwa terjadi korupsi berjamaah di Pemkab Indragiri Hulu, salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah-wilayah yang terbelakang. Tidak tanggung-tanggung, besaran korupsi yang dilakukan oleh para penguasa (eksekutif, legislatif, pengusaha, ++lain) mencapai Rp 116 miliar.

“Kasus ini melibatkan kalangan pejabat eksekutif, legislatif sampai ke sejumlah rekanan yang selama ini bermain proyek di lingkungan Pemkab Inhu. Kasus korupsi ini berlangsung sejak tahun 2005 sampai tahun 2008 dengan dana sebesar Rp 116 miliar,” kata Asintel Kejati Riau, Heru Chairudin kepada wartawan, Kamis (15/10/2009) di Pekanbaru. (Detiknews)

Menurut Heru, dalam kasus ini pihaknya sudah memeriksa sejumlah pejabat, anggota dewan serta sejumlah kontraktor. Sejumlah pejabat yang telah diperiksa antara lain, mantan Bupati Inhu, Thamsir Rachman yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Riau dari Partai Demokrat.

Selain itu mantan Sekda Inhu, Azhar Syam, mantan Sekwan, Zaharman dan mantan Kepala Badan Pengawas Daerah, Andi Ismet serta Raja Marwan. “Modus korupsi yang dilakukan mereka dengan cara cash bon dana APBD. Dana ini diambil masing-masing intansi serta kontraktor. Dugaan dana itu untuk kepentingan pribadi mereka,” kata Heru.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, kata Heru, tidak ada aturan yang membenarkan adanya pinjam pakai uang APBD oleh siapa pun. Namun dalam prakteknya, para pejabat serta anggota dewan justru bisa cash bon dana APBD.

“Di mata hukum, tidak ada istilah cash bon, ini jelas korupsi,….. Ada yang memakai dana itu namun sudah dikembalikan. Itu menunjukan bukti kuat atas penyalahgunaan keuangan negara,”” kata Heru.

**********

Beginilah nasib para pejabat di bumi Lancang Kuning. Mau dari partai manapun, mau dari partai yang bilang ‘katakan tidak pada korupsi” atau apapun, ternyata dengan semena-mena menggunakan uang rakyat, uang daerah seolah-olah uang sendiri. Dengan kekuasaannya, mereka dengan mudah mencairkan uang rakyat demi kepentingan sendiri dengan metode cash bon.

Namun, sayang hingga saat ini, Kejati Riau masih belum menetapkan tersangka. Dengan indikasi dan bukti bahwa ada para pejabat yang baru mengembalikan uang haram mestinya menjadi senjata kuat untuk memberangus korupsi di bumi yang kaya dengan minyak ini.

Dan saya khawatir, perjalanan kasus ini akan mandeg ditengah jalan seperti kasus-kasus besar sebelumnya di Riau (kasus pembalakan liar tidak terselesaikan oleh kejaksaan, yang akhirnya diambil alih oleh KPK). Tentu, kita berharap Kejati Riau bisa melakulan perbaikan diri untuk mengusut kasus ini secara tuntas, jangan tunggu KPK turun tangan. Dan ayo… media massa, LSM atau mahasiswa Riau harus terus mengawasi dan menjadi lini terdepan dalam dukungan proses penyelidikan dan pemberantasan korupsi di Riau.

@sungaipakning

About these ads
11 Komentar leave one →
  1. 10/22/2009 11:12 am

    Tidak itu saja bang….kalo abang nak tengok kasus korupsi Riau ni..coba cek lah disini http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=9&l=riau

    Tak bisa lagi berharap banyak pada Kejati Riau bang..karena berbagai kasus besar sudah di peti es kan semua…saya palak kali waktu kasus Bandar Judi Achin juga dinyatakan ditutup..padahal yg membongkar bisnis judi itu pak Kapolda Riau langsung…

    • 11/01/2009 10:18 pm

      Yah, banyak kasus yang terjadi terutama kasus pembalakan liar yang masih belum terurus. Apalagi dana APBD Riau sangat besar terhadap jumlah penduduknya yang kecil.

  2. Amad permalink
    10/25/2009 9:01 pm

    katanya orang melayu punya pepatah”Raja alim raja disembah, raja zalim raja dibantah. Nah, sekarang rajanye koruptor. nak diapekan tu raje?

  3. 11/02/2009 1:58 am

    Sungai Pakning,
    Semoga saja preseden yang baik dari kasus Bibit Samad & Chandra Hamzah dapat di Benchmarking kedalam pengungkapan kasus-kasus lain yang melibatkan banyak pejabat, baik yang masih menjabat ataupun yang sudah menjadi mantan… baik pusat maupun daerah…

    Salam Indonesia

    • 11/12/2009 5:45 am

      Bung Defri,
      Semoga saja rakyat semakin sadar bahwa perhatian yang besar masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah dan trias politica bisa membangun sistem pemerintahan yang bersih.

  4. 11/14/2009 10:57 am

    kita minta pngusutan tuntas korupsi diwilayah bengkalis…..
    kami meminta juga kepada seluruh pejabat penegak hukum membuka mata, yang salah tetap salah yang benar tetap benar…..
    karna siapapun pemimpin yang melanggari mekanisme pemerintah harus ditindak lanjuti sesuai prosedur
    kita menilai dalam hal ini apakah penegak hukum diwilayah RIAU tidak bisa mengusut tuntas korupsi bengkalis…..???????
    di indonesia tidak ada yang nama nya kebal hukum…….
    apakah kita sebagai masyarakat harus memperjuangkan sampai ke KPK,MABES POLRI DAN KEJAKSAAN AGUNG,,,,,,
    iu semua sudah dilakukan teman-teman kita tapi yang namaya banyak uang hukum pun dapat dibeli bagai kehidupan masyarakat dia tak pernah tau penderitaan masyarakat dikampung2…..kami minta secepatnya pak presiden mengambil sikap dalam hal ini…..

  5. 12/09/2009 9:01 am

    penanganan saluran air di duri kok lambat, mhn pemda jangan pilih pemborong yang tanpa modal yang mengakibatkan lambatny proyek

  6. 12/09/2009 9:02 am

    terima kasih

  7. Andi Tawakal permalink
    03/02/2010 2:44 pm

    tidak hanya itu yang harus diperhatikan kejati riau mestinya, harus berani memberantas sampai keakar-akarnya tanpa terkecuali termasuk gubernur dan bupati-bupatinya…jgn sampai ada permainan antara penegak hukum / kejati dgn gubernur/bupati karena sepengetahuan sy pemda riau sangat piawai dalam melobi penegak hukum shingga sampai saat ini tidak satu kasuspun yg terelesaikan padahal fakta-fakta dan bukti sudah sangat kuat. ada pengalaman saya waktu mengadvokasi salah satu perusahaan di kab. inhil (tembilahan) dimana perusahaan sawit milik warga negara asing (malaysia) nyata-nyata ada bukti dan dokumen bahkan putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penguasaan lahan masyarakat adalah melanggar hukum alias ada permainan antara bupati inhil dg perusahaan pada saaat pembebasan lahan alias disuap oleh perusahaan dengan uang alias korupsi…..yg sampai saat ini pemda inhil hanya memberikan janji-janji kepada msyarakat….yg tidak berdaya. jd mari smua kita generasi riau baik mahasiswa, LSM, pers membongkar dan memburu para koruptor diriau agar masyarakat sejahtera, jalan dan sarana umum menjadi baik dan layak pakai. trims.

  8. 11/02/2010 4:23 am

    Pemda jangan sekali kali buat bumd apalagi di perkebunan, ingat nasib kebun sawit di siak buatan Arwin AS? atau proyek K2i riau yang gagal? yang ada hanyalah akan menimbulkan korupsi yang luar biasa dan berkepanjangan baik di proyek konstruksi nya dan pemeliharaan nya. yang bisa pemkab lakukan adalah menangani pembangunan infrastrukture tanpa terkorupsi dengan baik dan mempermudah perizinan investasi, dengan aturan main yang jelas antara pengusaha, pemkab dan rakyat. rakyat bengkalis akan sejahtera, singsing kan tangan, bekerja dengan rajin, jangan harapkan pemkab akan buat bumd untuk membantu kita. yang ada BASMI KORUPSI dan welcome investor dan bekerja sendiri. Dengan pembangunan infrasrukture tanpa terkorupsi yang baik, percayalah investasi akan terjadi dengan sendirinya.

  9. Sudomo Husodo Prawiro Dongo permalink
    11/30/2012 6:32 am

    dasar melayu

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: